KoalisiWarga Pati Berpadugalanglagibantuan dengan membangun posko di muka kantor Bupati Pati. Bantuan ini gagasannyauntuk modal ke Jakarta buatmemberisupportke KPK supayaselekasnyatangkap Bupati Pati, Sudewo.
Pengamatan detikJateng, Rabu (20/8/2025), posko ini dibangun di lokasi yang sama dengan posko awalnya, yaknidisekitaran Alun-alun Pati atau di muka kantor Bupati Pati. Tenda dengan mobil ambulans disihirmenjadi posko.
Kelihatanmasyarakat silih gantimemberibantuanberbentuk uang ke kotak yang sudahdisiapkan. Koalisiwargaterimabantuankontribusi kendaraan seperti bisdan pikap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posko bantuankoalisiWarga Pati Berpadudi muka Kantor Bupati Pati, Rabu (20/8/2025). Photo: Dian Utoro Aji/detikJateng
Satu diantarasukarelawan yang berjaga-jaga, Mas Patih menjelaskan posko ini dibangunsemenjak Selasa (19/8) sore. Iakatakan posko ini diperkirakan berdiri sampai akhir Agustus 2025. Mereka bukabantuan uang Rp 5 ribu.
“Gagasan dari KoalisiWarga Pati Berpadutempo hari mufakat dansetujuuntukgalangbantuan Rp 5 ribu,” kata Patih saatdijumpai di lokasi, siang hari ini.
ADVERTISEMENT
Menurut dia hasil bantuan ini dipakaiuntukbiayapergi ke gedung KPK di Jakarta. Gagasannya mereka akan ke Jakarta pada 31 Agustus 2025.
“Di situkelaklakukantindakandemonstrasipada 2 dan 3 September 2025,” terangnya.
Simak juga:
Cerita Bunga Bupati Pati di Rumah Duka Kiai Thoifur Mawardi Dirusak
Adapun tuntutan wargayakni mendesak KPK supayaselekasnyamemutuskan Bupati Pati Sudewo sebagaiterdakwakasus korupsi dalam kasus suap DJKA.
“Tuntutannya kita mendesak KPK selekasnyamemutuskan Bupati Pati Sudewo sebagaiterdakwa dalam kasus suap DJKA danlacakhabiskasus suap beberapa proyek nasional yang mengikutsertakan Bupati Pati Sudewo waktu menjadi DPR RI,” tutur Patih.
Iamenambah posko ini terimabantuanberbentuk uang sampai armada. Mereka jamintransparanberkaitan dengan bantuan ini.
“Terimabantuandapat uang, armada, pikap bisdan sebagainya. Yang terpentingdapat menggelinding sampai Jakarta,” katanya.
“Tempo harimemperoleh Rp 2,1 juta, bantuantadi malam belum kita kalkulasi. Kita terbuka terbuka,” tambahnya.
Sudewo Balikkan Fee Suap Rel
Sebelumnya telah dikabarkan, KPK menerangkan Bupati Pati, Sudewo, telahkembalikan uang ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diterimanya dalam kasussangkaan korupsi project kereta api. Walau demikian, KPK mengatakan pengembalian uang itu tidakhapus pidana sama sesuai UU Tipikor.
“Betulsama seperti yangdikatakan di persidangan, itu telahdibalikkan,” kata Plt Deputi Pengusutandan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (14/8), diambil dari detikNews.
“Berdasar Pasal 4 ya, itu pengembalian rugi keuangan negara tidakhapus pidananya,” sambungnya.
Asep mengatakankasus DJKA yang diatasi ada di sejumlahdaerah. Iamenjelaskanadaperanan Sudewo di sebagian besarprojecttersebut.
Simak juga:
Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Diskors, Ini Argumennya
“Kami sangkaselama ini, peranannyabukan hanya yang di Solo Balapan-Kadipiro . Maka kami tetapmenantikarena ini harusselengkapnya. Maka yang berkaitan itu bukan hanya di project yang itu . Maka di sebagian besarproject itu, ada peranannya,” ucapnya.
Awalnya, jubir KPK, Budi Prasetyo, mengatakan commitment fee pembangunan lajur kereta api diperhitungkan diterima Sudewo saatmemegangsebagai anggota DPR. Iamenjelaskan, KPK akanmempelajari commitment fee itu.
“Ya, betul. Saudara SDW (Sudewo) adalahsatu diantarafaksi yang diperhitungkanterimasaluran commitment fee berkaitan dengan project pembangunan lajur kereta yang tempo hari kita berikanberkaitan dengan up-date penahanan satu diantaraterdakwanya, yakni saudara R,” tutur Budi kereporter di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).
Adapunpanggilan Sudewo tetapmenyaksikankeperluan penyidik. Budi menjelaskan penyidik akanpanggil Sudewo bilamemerlukaninfo
“Kelak ya kita saksikankeperluan dari penyidik, pastibilamemangdiperlukaninfo dari yang berkaitanakandilaksanakanpanggilanuntukdimintainfoitu,” jelas Budi.