Sidang Pleno ke-30 DPRD Kabupaten Grobogan diadakanlagipada Senin malam (8/9).
Dengan jadwalkhususpengutaraanpanorama umum fraksi padaPerancanganKetentuanWilayah (Raperda) mengenaiBujetPenghasilandanBerbelanjaWilayah (APBD) Tahun Bujet 2026.
Pada sidang yang dipegangsecara langsung Wakil Ketua DPRD Grobogan Supardi beberapa fraksi sampaikansaran, kritikan, sampai pertanyaan tehnis atas documentbujet yang disodorkan oleh Bupati Grobogan.
recommended by
Invanil
BilaPersendian, Lutut, dan Paha Anda Berasa Sakit, Baca Ini!
Ketahui Lebih
Baca : DPRD Grobogan Gelar Publik Hearing Ulas Raperda SaranaKontribusi Madin
Juru Berbicara Fraksi Kreasi Demokrat, Bukhori, sampaikanbeberapa catatan tajam pada pos penghasilanwilayah yang ditargetcapai Rp 624,5 miliar, atau sekitaran 22% dari keseluruhanpenghasilan.
Fraksi ini menanyakandengandetilformasipenghasilan dari pajak, retribusi, hasil pengendalian kekayaan wilayah, sampaiakseptasipendanaansejumlah Rp 200 miliar yang mengambil sumber dari utangwilayah.
“Kami ingin ketahui, kekuatanrieldari tiap-tiap sumber PAD, termasukdetil dari Hasil Pengendalian Kekayaan Wilayah yang DipisahdanLainnya PAD yang Resmi. Apa angka iturealitasdantelahlewat proses kesepakatan Kementerian Keuangan?” tutur Bukhori.
Selainnyapenghasilan, Fraksi Kreasi Demokrat mengkritikpengendalianbujetberbelanja, terutama di Dinas Perumahan MasyarakatdanTeritoriPemukiman (Disperakim), dan Dinas Sosial. Program pembaruan rumah tidaklayak tinggal dengan bujet Rp 6,5 miliar, dipandangperlukepastianberkaitan jumlah yang menerimafaedahdanlokasiaktivitas.
Baca : Komisi A DPRD Grobogan EvaluasiPengendalian Dana Dusun di Dua Kecamatan
“Janganlah sampaibansos ini cumanormalitas, kami memintatransparan jumlah yang menerimadan besarannya per rumah,” jelasnya.
Fraksi inimenyorot rusaknya fasilitas olahraga di Alun-Alun Purwodadi, danmenggerakkan Dinas Pariwisata untuktingkatkanjadwalrekreasiyang dapatmemancing ketertarikanpelancongdanberpengaruhpada PAD.
Berlainan dengan Fraksi Kreasi Demokrat lebihtehnis, Fraksi Gerindra lewat juru bicaranya, Farida Ristiyanti, lebih mengutamakanpadafaktor makro pajak.
Gerindra sampaikananimo atas pengaturan Raperda APBD 2026, tetapimemandang Grobogan tetapadapada keadaan kemandirian pajakyang rendah.
Dari keseluruhanpenghasilan Rp 2,837 triliun, PAD kita cuma 22%. Bekasnya, 77,9% tetapbergantungpada transfer pusat,” ungkapkan Farida.
Mengarahpada Permenkeu Nomor 65 Tahun 2024, Farida memperjelasjika Grobogan ada dalam status “instruktif”, yang maknanyabenar-benartergantungpadaperaturanpajak pusat.
“Bila transfer dari pusat terusik, upahaparat, khususnya PPPK, dapatturutterimbas. Berbelanja modal jugadapat tertekan,” ucapnya.
Baca : DPRD Grobogan Gelar Rapat Pleno Bupati Berikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2026
recommended by
Invanil
BilaPersendian, Lutut, dan Paha Anda Berasa Sakit, Baca Ini!
Ketahui Lebih
Fraksi Gerindra menggerakkanadaalih bentuklengkaplewat lima taktikkhusus: digitalisasi pengendalian PAD, kerja sama dengan bidang swasta, peningkatan agroindustri, optimasiassetwilayah, dan restrukturisasi berbelanjake arah efisiensi dankeproduktifan.
“Kami ingin arah pembangunan berbeda dari berbasiskanberbelanjamenjadiberbasiskanpenghasilandan investasi,” tegas Farida.
Dalam pada itu, Juru Berbicara Fraksi PPP, Amin Rois Abdul Ghoni, menyorotpengurangankekuatanpenghasilan transfer yang diprediksikancapai 24,8% karenafokusprojectvital nasional.
Fraksi PPP mintaketerangantaktikpemda dalam tutupikekuatanpenguranganitu.
PPP menanyakanpersiapan APBD untukbayarupah PPPK yang dikukuhkan per 1 September 2025.
“Kami inginpastikan, hak tenaga PPPK telahditanggung dalam penganggaran,” tutur Amin Rois.
Di bidangberbelanja, Fraksi PPP menyorotbujetsejumlah Rp 115 juta di Dinas Lingkungan Hidup untukaktivitaspenerangan pencemaran lingkungan.
Fraksi ini menggerakkanpenyediaanmediainformasikualitas udara seperti videotron di pusat perkotaansupayawargamendapatkaninformasi lingkungan secara real-time.
Semuasaran, pertanyaan, dankritikanituakan dijawab oleh Bupati Grobogan di pertemuanplenoselanjutnya dengan jadwal jawaban eksekutif atas panorama umum fraksi